EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

  • Paskalina C Wessyau
  • Ruloff Y Waas

Abstract

Konsentrasi Hukum Tata Negara. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Musamus (UNMUS) Merauke.Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi atau kedudukan dari partai politik lokal di Provinsi Papua dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan sesuai tertulis dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana seharusnya hanya terdapat partai politik nasional saja, namun pada kenyataannya di Provinsi Papua terdapat partai politik yang bersifat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis (sejarah). Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik lokal di Papua telah mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan tidakbertentangan dengan undang - undang lainnya sebab partai lokal di Provinsi Papua bersifatlex specialis derograt lex generale. Partai politik lokal sesuai dengan asas demokrasi, keinginan dari masyarakat Papua sendiri untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik serta hak dipilih, rangkap jabatan, afiliasi atau kerjasama dalam tingkat nasional telah sesuai dengan asas demokrasi. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.
Published
12-07-2019