Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan
Abstract
Abstract: The problem faced by developing countries like Indonesia is the baby bomb. In Indonesia, the population explosion was felt in the late 1960s. In contrast to Indonesia, Korea has a low population growth rate. Korea has one of the lowest fertility rates in the world, and a steady decline in fertility rates has been observed since the late 20th century. The total fertility rate in Korea declined rapidly from 1.74 in 1984 to 1.08 in 2005 and then, surprisingly, fell to a level of 0.92 in 2019. The Family Planning (KB) program as a national movement. Meanwhile, the policies adopted by the Korean government in overcoming the declining birth rate are policies that focus on three areas:
- Expanding support for child care and education costs, and expanding after school education.
- Providing various incentives for families with children strengthens support for adopting families: expands child care facilities and workplaces. Improve the quality of services in private child care facilities, and expand child care services to meet diverse demands.
- Building health and nutrition systems, providing economic support for couples who suffer from infertility, and assistance for postnatal baby care from poor class.
Abstrak: Masalah yang dihadapi negara berkembang seperti di Indonesia yaitu baby bom. Di Indonesia ledakan penduduk sangat terasa di akhir tahun 1960-an. Berbeda dengan Indonesia, di Korea laju pertumbuhan penduduknya rendah. Korea memiliki salah satu tingkat kesuburan terendah di dunia, dan penurunan tajam dalam tingkat kesuburan telah diamati sejak akhir abad ke-20. Tingkat kesuburan total di Korea menurun dengan cepat dari 1,74 pada tahun 1984 menjadi 1,08 pada tahun 2005 dan kemudian, secara mengejutkan, turun ke level 0,92 pada tahun 2019. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yaitu Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional. Sedangkan Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Korea dalam mengatasi penurunan angka kelahiran yaitu dengan kebijakan yang berfokus pada tiga bidang:
- Memperluas dukungan untuk biaya perawatan dan pendidikan anak, dan memperluas pendidikan setelah sekolah.
- Pemberian berbagai insentif bagi keluarga yang memiliki anak; memperkuat dukungan bagi keluarga yang mengadopsi; memperluas fasilitas penitipan anak dan tempat kerja, meningkatkan kualitas layanan di fasilitas penitipan anak swasta, dan memperluas layanan penitipan anak untuk memenuhi tuntutan yang beragam.
- Membangun sistem kesehatan dan gizi, memberikan dukungan ekonomi bagi pasangan yang menderita infertilitas, dan bantuan untuk perawatan bayi pasca persalinan dari kelas miskin.
References
Korean Journal of Women Health Nursing, 28(1), 4–7.
https://doi.org/10.4069/kjwhn.2022.03.16
2. Aisah, N. (n.d.). DAMPAK KELUARGA BERENCANA PENDUDUK DI PROVINSI
JAWA TIMUR ( Studi tentang.
3. Ali, M., Junaidi, M., & Hafiz, A. (2019). Implementasi Program Desa Keluarga Berencana
Bagi Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Geguntur Mataram. Jurnal Ulul Albab, 23(2),
95–99.
4. Astuti, W. S., & Laksmono, B. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan
Keluarga Berencana Bergerak Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019. PAPATUNG: Jurnal
Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 3(3), 88–106.
https://doi.org/10.54783/japp.v3i3.323
5. Buditampi, G. (2012). KOTA MANADO Amelia Lasut Jantje Mandey. 1969.
6. Christiani, C., & Masalah, L. B. (n.d.). Permasalahan Permasalahan dalam kajian ini
adalah : Tujuan Penelitian : 102–114.
7. Diro, A., & Arsiyah, A. (2014). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk di Kabupaten Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 2(1),
15–28. https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.405
8. Do, M. H., & Choi, W. S. (2013). Perception of childbirth and childrearing among Korean
married women. Asian Women, 29(3), 51–69.
https://doi.org/10.14431/aw.2013.09.29.3.51
9. Gustika, G. S., & Hidir, A. (2013). Peningkatan Sosial Ekonomi Peserta Keluarga
Berencana. Jurnal Kebijakan Publik, 2, 203–207.
10. Internasional, J., Kim, E. J., Hwang, W. J., & Kim, J. (2021). Penentu Persepsi Aksesibilitas
Cuti Bersalin dan Cuti Penitipan Anak di Korea Selatan.
11. MacGaffey, W., & Barnes, S. T. (1990). Africa’s Ogun: Old World and New. African
Studies Review, 33(2), 205. https://doi.org/10.2307/524472
12. Park, J., Lee, K., & Kim, H. (2021). Factors associated with subsequent childbirth between
marriage years in Korea. International Journal of Environmental Research and Public
Health, 18(23). https://doi.org/10.3390/ijerph182312560
13. Rachmadi, M. S. (2019). Kebijakan Dan Implementasi Program Keluarga Berencana Di
Kota Semarang 1970-1999.
14. Rhee, O. (2007). Childcare Policy in Korea: Current Status and Major Issues. International
Journal of Child Care and Education Policy, 1(1), 59–72. https://doi.org/10.1007/2288-
6729-1-1-59
15. Ria, I., Sidabukke, R., Turisna Octavia, Y., & Saragih, F. L. (2021). Di Bpm Idaria Rs
Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Abdimas Mutiara, 2(2), 189–200.
16. Sari, Y. D., Indrayani, I. I., & Vidyarini, T. N. (2016). Ideologi Dalam Iklan Keluarga
Berencana Periode 2004-2014. Scriptura, 6(1), 21–32.
https://doi.org/10.9744/scriptura.6.1.21-32
17. Setih, J., No, S., Pasir, K., Kabupaten, P., & Provinsi, B. (n.d.). PERTUMBUHAN
PENDUDUK Ariyanto . M , 2 Hamirul Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio. 2(1),
11–21.
18. Suartha, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan Dan
Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali. Piramida, 12(1), 1–7.
19. Timur, D. A., Wilandari, Y., & Safitri, D. (2014). Ketetapan Klasifikasi Keikutsertaan
Keluarga Berencana (KB) Menggunakan Analisis Regresi Logistik Biner dan Fuzzy K-
Nearest Neightbor In Every Class Di kabupaten Klaten. Jurnal Gaussian, 3(4), 615–624.
