Musamus Journal of Public Administration

Efektivitas Kerja Pegawai Pengolah Data dan Informasi dalam Kondisi Dual Role Assignment di Kecamatan Krian

Silfi Haristiya Qurrota A'yun — 2026-10-31

Dual role assignment merupakan kondisi ketika seorang pegawai menjalankan lebih dari satu fungsi pekerjaan secara bersamaan di samping tugas utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas kerja Pegawai Pengolah Data dan Informasi dalam kondisi dual role assignment di Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Fenomena tersebut ditunjukkan melalui dua Pegawai Pengolah Data dan Informasi yang memperoleh tugas tambahan sebagai Bendahara Gaji berdasarkan Keputusan Camat Krian Nomor 188/737/438.7.8/2022 dan sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/31/438.1.1.3/2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semiterstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan dipilih melalui purposive sampling dengan melibatkan lima informan dari unsur pelaksana, rekan kerja, dan pimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kerja berdasarkan indikator Steers dalam Hidayatullah, Dwi (2021) terlihat melalui kemampuan pegawai memenuhi ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, mempertahankan pelaksanaan tugas utama dan tugas tambahan, menunjukkan motivasi melalui inisiatif dan tanggung jawab, serta mempertahankan keberlangsungan pekerjaan selama masa penugasan. Efektivitas kerja masih dapat dipertahankan, tetapi bersifat kondisional karena dipengaruhi karakteristik tugas tambahan, pengaturan prioritas, koordinasi antarpegawai, dan dukungan pimpinan.

Evaluasi Program K3 di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke

Wilma Evelin Lekatompessy — 2026-10-15

Abstrak : Data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia belum sepenuhnya dikelola dengan komprehensif. Kurangnya perhatian pada program K3 di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, merupakan salah satu dampak dari rendahnya kesadaran akan pentingnya K3.Tujuan Penelitian: Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi program K3 di wilayah kerja dinas Kesehatan kabupaten Merauke. Metode Penelitian: Penelitian kualitatif, dengan jenis deskriptif, sampel dalam penelitian ini adalah staff di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Merauke, dengan populasi dalam penelitian ini adalah pembuat kebijakan dan penanggung jawab program K3. Hasil Penelitian: secara keseluruhan hasil evaluasi menunjukan bahwa adanya kebijakan dan komitmen terkait program K3, namun tidak terdistribusi ke seluruh wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Merauke, namun komitmen untuk menjalankan program sudah cukup baik dengan adanya sop kerja, dan sarana prasarana yang dapat menunjang K3. Selain itu adanya dukungan pelaksaan program k3 dengan adanya pelatihan K3 .Kesimpulan: distribusi kebijakan yang tidak merata di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Merauke tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, semua dapat berjalan meskipun belum optimal.

Ketahanan Layanan Kependudukan Pasca Kebakaran Melalui Network Governance: Studi Kasus Program Duta Hatiku di Kabupaten Sidoarjo

Yasmin Alissa Salsabella — 2026-10-15

Bencana kebakaran tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga mengakibatkan hilangnya dokumen kependudukan yang berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menghadirkan Program Duta Hatiku sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan pascabencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis network governance dalam membangun ketahanan layanan kependudukan pasca kebakaran melalui Program Duta Hatiku di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan lima indikator network governance menurut Kapucu dan Hu (2020), yaitu manajemen jaringan dan kepemimpinan, pertukaran informasi, pengambilan keputusan, legitimasi dan akuntabilitas, serta kinerja dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor mampu mendukung keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan pascabencana, meskipun masih ditemukan kendala pada aspek pertukaran informasi dan koordinasi antarinstansi. Penguatan tata kelola jaringan diperlukan untuk meningkatkan ketahanan layanan publik dalam menghadapi bencana yang berulang.

Analisis Logic Model Pada Pengembangan Desa Wisata Kampung Ciranggon Oleh Pemerintah Desa Cipayung

Afrazra Izha Prayogi Aridi — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Cipayung dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Ciranggon melalui pendekatan Logic Model, dengan fokus pada tahapan input, output, dan outcome. Meskipun Pemerintah Desa Cipayung telah berperan aktif mendampingi Pokdarwis hingga berhasil menetapkan Kampung Ciranggon sebagai desa wisata pertama di Kabupaten Bekasi pada tahun 2025, namun pada praktiknya kebijakan operasional belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan regulasi lokal belum memuat ketentuan teknis operasional yang memadai, ketiadaan pelatihan formal, belum tersedianya transportasi umum formal, serta fungsi BUMDes yang belum berjalan akibat pola pengembangan yang masih bertumpu pada inisiatif swadaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berbasis paradigma konstruktivisme. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan artefak. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik penataan pola hubungan kausalitas Logic Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap input, pemerintah desa telah memobilisasi regulasi lokal, memanfaatkan keunggulan geografisnya, dan puncak capaian input ada pada peraihan status formal. Pada tahap output, kolaborasi berhasil membentuk struktur Pokdarwis Bojong Rangkas, fasilitasi infrastruktur fisik, dan atraksi wisata. Pada tahap outcome, keberadaan desa wisata memberikan dampak ekonomi positif berupa terbukanya lapangan kerja warga asli, peningkatan pendapatan UMKM, serta dampak sosial berupa penurunan angka kriminalitas dan meningkatnya kesadaran lingkungan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas tata kelola pemerintah desa dalam menerbitkan aturan teknis operasional, mengaktifkan kelembagaan BUMDes, serta menyelenggarakan pelatihan kepariwisataan terstruktur demi menjaga keberlanjutan ekosistem desa wisata.

Analisis Tingkat Penerimaan Pengguna terhadap Aplikasi E-Kenda Berdasarkan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Nadila Mustika Amalia — 2026-10-10

Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji tingkat adopsi pengguna terhadap sistem Elektronik Kendali Pembangunan Daerah (E-Kenda) dalam pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan mengimplementasikan kerangka teori Technology Acceptance Model (TAM). Secara fungsional, E-Kenda merupakan suatu platform berbasis web dan aplikasi yang dirancang khusus untuk mengawasi serta mengatur jalannya pelaksanaan paket pekerjaan proyek pembangunan daerah secara real time. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk mengilustrasikan kondisi fenomena yang menjadi objek kajian. Proses analisis data dilaksanakan menggunakan teknik Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) yang diproses melalui perangkat lunak SmartPLS dengan tujuan utama untuk memverifikasi hubungan kausal antar konstruk atau variabel yang diteliti. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang merupakan pengguna aktif aplikasi E-Kenda, meliputi PPKom, Konsultan Pengawas, Pengendali, dan Pimpinan di setiap OPD Kabupaten Sidoarjo. Hasil kajian yang telah dilaksanakan, teridentifikasi bahwa variabel Perceived Usefulness (PU) memberikan dampak yang signifikan terhadap Behavioral Intention to Use (BIU). Demikian pula, variabel Perceived Ease of Use (PEOU) terbukti memiliki pengaruh yang bermakna terhadap Perceived Usefulness (PU). Variabel Behavioral Intention to Use (BIU) juga menujukkan dampak signifikan terhadap Actual System Usage (ASU). Akan tetapi, correlation langsung antara Perceived Ease of Use (PEOU) dan Behavioral Intention to Use (BIU) tidak memenuhi criterion signifikasi statistic.

Kata kunci : Actual System Usage, Behavioral Intention to Use, E-Kenda, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Technology Acceptance Model

ABSTRACT: This research was conducted with the aim of examining the user adoption level toward the Electronic Regional Development Control (E-Kenda) system within Sidoarjo Regency government by implementing the Technology Acceptance Model (TAM) theoretical framework. Functionally, E-Kenda constitutes a web-based platform and application specifically designed to monitor and regulate the execution of regional development project implementation in real-time. This research applied a quantitative approach with a descriptive type intended to illustrate the condition of the phenomenon under study. The data analysis process was conducted using Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) technique through SmartPLS software, with the primary objective to verify the causal relationships among the constructs or variables investigated. The research sample comprised 100 respondents who were active users of the E-Kenda application, including Project Supervisors, Supervisory Consultants, Controllers, and Leaders in each Regional Work Unit (OPD) of Sidoarjo Regency. The findings revealed that Perceived Usefulness (PU) had a significant impact on Behavioral Intention to Use (BIU). Similarly, Perceived Ease of Use (PEOU) was found to have a significant influence on Perceived Usefulness (PU). Behavioral Intention to Use (BIU) also demonstrated a significant impact on Actual System Usage (ASU). However, the direct correlation between Perceived Ease of Use (PEOU) and Behavioral Intention to Use (BIU) did not meet the statistical significance criterion.

Keywords : Actual System Usage, Behavioral Intention to Use, E-Kenda, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Technology Acceptance Model

Implementasi Kebijakan Pembangunan Inklusif Berbasis Infrastruktur Terhadap Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Gender di Nusa Tenggara Timur

Yusinta Natalia Fina — 2026-10-11

Pembangunan inklusif merupakan agenda penting dalam kebijakan publik modern, khususnya dalam konteks wilayah berkembang yang masih menghadapi ketimpangan spasial, keterbatasan akses layanan dasar, serta eksklusi kelompok rentan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah kepulauan menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, terutama terkait keterbatasan konektivitas antarwilayah dan ketimpangan infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur terhadap dampak kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualtitatif interpretatif dengan memanfaatkan data dokumen sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di NTT telah mengalami peningkatan, namun masih terdapat ketimpangan distribusi dan kualitas jalan antarwilayah, termasuk keberadaan segmen jalan rusak dan rusak berat yang berpotensi menghambat mobilitas dan akses layanan publik. Kondisi tersebut berkorelasi dengan dinamika kemiskinan yang masih relatif tinggi serta belum menunjukkan penurunan yang signifikan dalam periode 2014–2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada periode 2023–2025 menunjukkan fluktuasi dan kecenderungan meningkat, disertai perbedaan karakteristik pengangguran antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara laki-laki dan perempuan. Dari aspek gender, perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di NTT menunjukkan tren penurunan, namun indikator kesehatan reproduksi masih memperlihatkan tantangan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang lebih setara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT belum sepenuhnya menghasilkan dampak inklusif secara optimal, sehingga diperlukan penguatan integrasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur mampu mendorong pemerataan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi ketimpangan gender secara berkelanjutan.

The Effect of the Suhita Website as a Digital Management System on Civil Servant Performance at the Mojokerto Regency Civil Service and Human Resource Development Agency

Veronica Aditya Rahayu Ningtyas — 2026-10-15

This study examines the effect of implementing the Website System for Uploading and Calculating Performance Data on the performance of Civil Servants at the Regional Civil Service and Human Resource Development Agency of Mojokerto Regency. The research is motivated by the transition from manual performance reporting using spreadsheets to a web-based system designed to support planning, monitoring, feedback, and performance evaluation in a more structured and transparent way. The purpose of this study is to determine whether the website implementation has a positive and significant influence on civil servant performance. A quantitative approach was used, with all thirty civil servants in the agency selected through census sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed with Partial Least Squares Structural Equation Modeling through SmartPLS version 4.0. The results show that all indicators met the validity criteria, with outer loading values ranging from 0.726 to 0.880. The structural model indicates that the website implementation explains 50.7 percent of the variation in civil servant performance, while the effect size is classified as very strong. Hypothesis testing produces a probability value of 0.000, indicating a significant positive effect. The findings suggest that the system contributes to more orderly, accountable, and data-based performance management, while also improving discipline, timeliness, independence, and work coordination among civil servants.

Analisis Inklusi Lansia dalam Layanan Smart Mobility Suroboyo Bus: Integrasi UTAUT dan Accessibility Framework

Shoffi Meitasari — 2026-10-14

Implementasi smart mobility telah mendorong transformasi layanan transportasi publik di Kota Surabaya melalui pemanfaatan teknologi digital salah satunya pada layanan Suroboyo Bus yang didukung oleh aplikasi GoBis Suroboyo. Meskipun demikian, pemanfaatan layanan tersebut belum sepenuhnya inklusif karena kelompok lansia masih menghadapi berbagai hambatan seperti kesulitan dalam menggunakan layanan transportasi berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inklusi lansia dalam layanan smart mobility Surabaya melalui integrasi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dan Accessibility Framework di wilayah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif eksploratif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara , dan dokumentasi yang melibatkan lansia, pendamping, petugas transportasi, dan pihak terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model UTAUT yang meliputi Performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions, dan juga dipadukan dengan Accessibility Framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi lansia belum sepenuhnya terwujud. Effort Expectancy (Ekspektasi Kemudahan) berkaitan dengan aksesibilitas informasi dan digital yang belum optimal untuk kalangan lansia sehingga berkaitan pada Social Influence (Pengaruh Sosial). Performance expectancy (Ekspektasi Kinerja) didukung oleh aksebiltas fisik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Keempat indikator aksesibilitas saling berkaitan, hambatan informasi dan digital meningkatkan kebutuhan terhadap bantuan pelayanan, sementara keterbatasan aksesibilitas fisik menunjukan kebutuhan aksesibilitas pelayanan. Temuan menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi dan fasilitas belum otomatis menghasilkan penggunaan yang mandiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, penyediaan media informasi yang ramah lansia guna mendukung terwujudnya transportasi publik yang aman, mudah diakses, dan berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goal (SDG) 11.2.

Toxic Workplace Environment, Supportive Leadership, dan Job Burnout terhadap Employee Performance: Tantangan Reformasi Kepegawaian di Instansi Pemerintah X

Luci Rusmawati — 2026-10-19

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya dinamika psikososial di birokrasi publik. Idealisme reformasi kepegawaian sering kali berbenturan dengan lingkungan kerja toksik akibat politisasi internal dan tidak berjalannya sistem merit, sehingga memicu celah antara kepatuhan administratif formal dan kondisi psikologis aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja toksik dan kepemimpinan suportif terhadap kelelahan kerja serta kinerja pegawai, serta mengevaluasi peran pemediasi kelelahan kerja dalam konteks birokrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional terhadap 136 Aparatur Sipil Negara. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja toksik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelelahan kerja ( ; ), sementara kepemimpinan suportif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai ( ; ). Namun, kepemimpinan suportif tidak mampu mereduksi kelelahan kerja secara signifikan ( ; ). Kelelahan kerja terbukti tidak memediasi pengaruh lingkungan kerja toksik maupun kepemimpinan suportif terhadap kinerja pegawai, yang menandakan terjadinya pemutusan hubungan kausalitas. Hasil ini memberikan dukungan empiris awal terhadap kemungkinan hadirnya fenomena kinerja semu dalam birokrasi, yaitu ketika sistem penilaian kinerja formal yang kaku dan berbasis kepatuhan administratif tampak terisolasi dari kelelahan kerja aparatur serta kerusakan sumber daya akibat lingkungan kerja yang toksik.

Evaluasi Program Bantuan Dana Sosial Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Merauke

Yuni Arniko Eko Sujava — 2026-10-20

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Dana Sosial kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Merauke. Program ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat permodalan, dan mendorong kesejahteraan pelaku UMKM, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks program memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal usaha. Pada aspek input, program didukung oleh anggaran, sumber daya manusia, dan regulasi, meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah pendamping dan cakupan anggaran. Pada aspek proses, pelaksanaan program telah mengikuti tahapan pendataan, verifikasi, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi, namun masih menghadapi kendala berupa keterlambatan penyampaian informasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan sinkronisasi data penerima. Pada aspek produk, program memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal usaha, kapasitas produksi, dan pendapatan penerima bantuan, meskipun tingkat keberhasilannya berbeda sesuai kemampuan pengelolaan usaha masing-masing. Faktor yang memengaruhi keberhasilan program meliputi ketepatan sasaran, kualitas pendataan UMKM, efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, kemampuan pengelolaan usaha, serta dukungan regulasi dan pendampingan. Secara keseluruhan, program telah memberikan manfaat nyata bagi UMKM di Kabupaten Merauke, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, koordinasi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan.

Penyusunan Analisis Jabatan Berdasarkan Pekerjaan Aktual pada Dua Jabatan disporapar Kabupaten Sidoarjo

Afrida Meita Syaifudianti — 2026-10-14

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian informasi jabatan dengan pekerjaan aktual
serta menyusun Analisis Jabatan pada Jabatan Pranata Komputer Mahir dan Penelaah Teknis Kebijakan
di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data diperoleh melalui observasi,
wawancara, dan telaah dokumen, kemudian diverifikasi kepada pemangku jabatan. Hasil penelitian
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi jabatan dalam dokumen Anjab sebelumnya
dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Pada Jabatan Pranata Komputer Mahir teridentifikasi 19
aktivitas, terdiri atas 9 aktivitas yang telah tercantum dan 10 aktivitas yang belum tercantum dalam
dokumen Anjab sebelumnya. Pada Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan teridentifikasi 14 aktivitas,
terdiri atas 7 aktivitas yang telah tercantum dan 7 aktivitas yang belum tercantum. Ketidaksesuaian
juga ditemukan pada hasil kerja dan tanggung jawab, sementara korelasi jabatan dan persyaratan
jabatan belum tercantum dalam dokumen sebelumnya. Penyusunan Anjab dilakukan dengan
memeriksa aktivitas berdasarkan tugas dan fungsi organisasi, kewenangan, tanggung jawab, serta
karakteristik pekerjaan, kemudian merumuskan informasi jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan dan
verifikasi. Penelitian juga menghasilkan visualisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang
memperjelas kedudukan kedua jabatan tanpa mengubah struktur dan kewenangan yang berlaku. Hasil
penelitian menyediakan informasi jabatan yang lebih lengkap sebagai bahan penyusunan dan
pembaruan dokumen jabatan serta mendukung penataan kelembagaan yang sejalan dengan prinsip
efektivitas dan akuntabilitas dalam Sustainable Development Goal 16. Penelitian terbatas pada dua
jabatan dalam satu perangkat daerah dan belum mengukur dampak penerapan hasil Anjab terhadap
kinerja, kebutuhan pegawai, maupun efektivitas organisasi

Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terdaftar Terhadap Nilai Transaksi Pada Program Jatim Bejo di Provinsi Jawa Timur

Lutfi’atu Khumairoh — 2026-10-15

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas akses pasar melalui sistem pengadaan berbasis elektronik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) sebagai salah satu instrumen pengadaan melalui Toko Daring yang sekaligus mendorong keterlibatan UMKM sebagai penyedia. Perbedaan jumlah UMKM yang terdaftar antarwilayah menunjukkan bahwa partisipasi dalam program belum berkembang secara merata, sementara peningkatan jumlah penyedia secara konseptual dapat memperluas peluang terjadinya transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia terhadap nilai transaksi Program Jatim Bejo di Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder pada 38 kabupaten/kota selama periode 2021–2025. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear sederhana pada masing-masing tahun pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai transaksi Program Jatim Bejo selama periode penelitian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai penyedia diikuti oleh peningkatan nilai transaksi. Namun, kontribusi variabel tersebut dalam menjelaskan variasi nilai transaksi menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah UMKM terdaftar merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap nilai transaksi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan capaian transaksi program. Temuan penelitian menegaskan pentingnya perluasan partisipasi yang disertai dengan penguatan kapasitas dan pemerataan kesempatan UMKM dalam memanfaatkan akses pasar pengadaan pemerintah secara elektronik.

Dinamika Formulasi Kebijakan Ecological Fiscal Transfer di Kabupaten Gayo Lues, Aceh

Viky Mayanti — 2026-10-15

Ecological Fiscal Transfer (EFT) menghubungkan alokasi fiskal antarpemerintah dengan kinerja lingkungan sebagai instrumen insentif bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan ekosistem. Sebagai bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser, Kabupaten Gayo Lues memerlukan formulasi kebijakan EFT yang mampu mengintegrasikan tujuan konservasi dengan mekanisme fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika formulasi kebijakan EFT serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aktor Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, dan DPRK, serta telaah dokumen. Analisis dilakukan melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi EFT masih berada pada tahap praformulasi menuju desain operasional. Permasalahan ekologis-fiskal telah diidentifikasi, data lingkungan mulai dimanfaatkan, dan koordinasi antarlembaga telah menghasilkan alternatif kebijakan, tetapi belum terdapat kesepakatan mengenai tujuan, indikator, formula alokasi, sumber pendanaan, pembagian kewenangan, dan mekanisme verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama bukan rendahnya kesadaran lingkungan, melainkan belum optimalnya transformasi nilai ekologis menjadi instrumen fiskal yang operasional dan memiliki legitimasi kelembagaan. Penelitian merekomendasikan penyusunan indikator terukur, simulasi formula, penguatan koordinasi lintas sektor, dan uji coba implementasi sebelum EFT diterapkan secara penuh.

Analisis Manajemen Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Merauke

Josef Adrianus Andjom — 2026-09-09

Regional government property management is an important component of local government administration because it is related to administrative order, legal certainty, resource utilization, and accountability in managing public assets. This study aims to analyze regional asset management at the Regional Financial and Asset Management Agency of Merauke Regency. The study employed a descriptive qualitative approach with purposive selection of informants involving organizational leaders, asset managers, and implementing staff at BPKAD Merauke Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using an interactive model consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that regional asset management is implemented through asset inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization, and monitoring and control. Inventory activities are supported by information systems and periodic reconciliation, although problems remain regarding incomplete documentation of older assets and discrepancies between administrative records and physical conditions. Legal audits are conducted through document examination, archival tracing, and field verification. Asset valuation supports administration and financial reporting, while asset optimization is directed toward utilizing assets for public services and efficiency. Monitoring is conducted through monitoring activities, reconciliation, examination, and follow-up. The study concludes that regional asset management has been implemented, but further strengthening is required in data quality, asset legality, staff capacity, information systems, and supervision to improve the effectiveness and accountability of regional government property management.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Asset Based Community Development dalam Pengelolaan Sampah

Meylisa Elviora — 2026-10-30

Penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat berbasis Asset-Based Community Development (ABCD) dalam pengelolaan sampah di Kampung Edukasi Sampah Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kegiatan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan pemanfaatan aset komunitas, meskipun keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya merata serta keterbatasan ruang menjadi tantangan dalam pemanfaatan aset. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD melalui pemanfaatan aset manusia, sosial, fisik, alam, dan finansial. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan pemetaan aset dengan informan yang dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima aset berkembang dan dimanfaatkan dalam mendukung pengelolaan sampah. Aset manusia berupa pengetahuan, keterampilan, dan kontribusi masyarakat dalam pemilahan, pengolahan sampah, Bank Sampah, edukasi, dan kegiatan lingkungan. Aset sosial terlihat melalui hubungan sosial, kerja sama, dan partisipasi masyarakat. Aset fisik berupa sarana dan prasarana tersedia dan dimanfaatkan sesuai fungsinya. Aset alam dimanfaatkan dengan menyesuaikan kondisi lahan yang terbatas, sedangkan aset finansial berasal dari berbagai sumber penerimaan untuk mendukung kegiatan dan keberlangsungan fasilitas. Dengan demikian, pendekatan ABCD menunjukkan bahwa berbagai aset komunitas dapat saling melengkapi sebagai modal dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah.

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Usman M — 2026-11-10

Urban waste management is one of the major challenges in public administration, requiring the involvement of various stakeholders. The complexity of waste management issues is not only related to limitations in infrastructure and facilities but also to local government capacity, community participation, and coordination among government institutions, the private sector, and environmental communities. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in urban waste management in Kendari City, Southeast Sulawesi, identify the supporting and inhibiting factors affecting collaboration, and formulate strategies to strengthen participatory and sustainable waste management governance. This study employs a qualitative approach with a descriptive design. Data are planned to be collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, field observations, and document analysis. The data analysis uses the collaborative governance framework, which emphasizes initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes, including face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, and shared understanding. This study is expected to provide insights into the dynamics of stakeholder relationships in waste management and generate recommendations for strengthening institutional coordination, community participation, and cross-sector partnerships. Theoretically, this research is expected to contribute to public administration scholarship, particularly the application of collaborative governance in urban environmental management. Practically, the findings are expected to provide recommendations for the Kendari City Government in developing a more integrated, inclusive, and sustainable waste management system.

Sumber Daya dan Agensi Istri Nelayan dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Desa Pulo Nagan Raya

Pita Harianti — 2026-11-10

Fishing households in Pulo Village, Nagan Raya Regency, face income uncertainty due to fluctuating catches and the weak bargaining position of fishers relative to traders. This study focuses on how fishers' wives in the Meusare Group process low-value fishery products such as cirik fish and rebon shrimp. The research aims to identify the resources that support this enterprise and how these resources are utilized to establish women's agency in managing both household affairs and business activities. This case study employed a qualitative approach, with data collected through observation, documentation, and in-depth interviews. Thematic analysis was conducted using both deductive and inductive techniques. The findings indicate that access to raw materials, equipment, training, technology, markets, and social networks has increased women's involvement in decisions related to production, pricing, marketing, and financial management. However, the growth of women's organizations remains constrained by limited working capital, product legality issues, domestic workload, dependence on seasonal raw materials, and husbands' dominance in strategic economic decision-making. The study concludes that access to resources expands women's choices and opportunities for decision-making, but does not automatically translate into full control over these resources. Sustainable empowerment therefore requires strengthening capital, business management, market access, and family and institutional support.

Hubungan Persepsi Masyarakat tentang Implementasi Kebijakan BPBD dengan Kesiapsiagaan Bencana di Kota Padang Panjang

Sri Rahayu Putri Gusva — 2026-11-10

Kota Padang Panjang memiliki potensi bencana alam sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi aspek penting dalam upaya penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang, tingkat kesiapsiagaan masyarakat, serta hubungan antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan dianalisis berdasarkan teori George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, kesiapsiagaan masyarakat mencakup pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, serta mobilisasi sumber daya. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa disposisi memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 20,52 pada variabel implementasi kebijakan, sedangkan pengetahuan dan sikap memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 20,64 pada variabel kesiapsiagaan. Hasil regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,887 dengan nilai signifikansi p < 0,001 dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,612. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan BPBD berhubungan positif dan signifikan secara statistik dengan skor kesiapsiagaan masyarakat. Model regresi menjelaskan 61,2% variasi skor kesiapsiagaan dalam sampel, sedangkan 38,8% sisanya berkaitan dengan faktor-faktor di luar model. Namun, hasil penelitian perlu ditafsirkan secara hati-hati karena responden dipilih secara purposif dan kedua variabel diukur melalui persepsi responden yang sama. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat atau digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke

Rachmat Agung Rachmat — 2026-11-10

Good governance refers to a sound system of government and is closely linked to public service delivery. This study aims to describe the implementation of good governance principles at the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) of Merauke Regency. A qualitative research approach was employed, utilizing observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that while public services at the Merauke DPMPTSP have been implemented well, they are not yet fully effective. This is evident from the fact that the implementation of the *siCANTIK* (Smart Application for Integrated Public Services) cloud—a digital service innovation—lacks adequate human and material resources; consequently, the application of good governance to enhance public service quality has not been fully realized. The study recommends continuous efforts to improve human resource quality, develop simple One-Stop Service (OSS) systems and licensing applications, and strengthen institutional capacity—specifically through policy development, facility optimization, and investment incentives—to maintain service quality management in pursuit of good governance.

Analisis Kualitas Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Musamus

Rolland Wileams Simatauw — 2026-11-10

This study aims to evaluate the Social Assistance Program for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) implemented by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and Micro, Small, and Medium Enterprises of Merauke Regency. The program was designed to strengthen business capital, improve business productivity, and enhance the welfare of MSME actors. However, several challenges have affected its implementation and overall effectiveness. This research employed a qualitative approach using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that, in terms of context, the program was highly relevant to the needs of MSMEs, particularly in addressing capital constraints and supporting business sustainability. Regarding input, the program was supported by adequate funding, human resources, and regulatory frameworks, although the limited number of facilitators and budget coverage remained significant challenges. From the process perspective, the program was implemented systematically through beneficiary identification, verification, fund distribution, monitoring, and evaluation, despite encountering obstacles such as delayed information dissemination, limited human resources, and data synchronization issues. In terms of product, the program contributed positively to increased business capital, production capacity, and beneficiaries' income, although the level of success varied depending on business management capabilities. Overall, the program has provided tangible benefits to MSMEs in Merauke Regency; however, strengthening mentoring, inter-agency coordination, and entrepreneurs' capacity-building is essential to ensure more effective and sustainable program implementation.