Efektivitas Reformasi Birokrasi Indonesia: Meningkatkan Pelayanan Publik di Era Digital

Abstract

Digitalisasi birokrasi merupakan pembaharuan dalam sistem layanan publik. Hal ini menjadi tuntutan berdasarkan UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan public. Untuk mencapai reformasi birokrasi yang good governance maka harus diukur dari factor-faktor efektivitas program, reformasi birokrasi dan adaptasi. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kajian Pustaka dari berbagai sumber. Factor-faktor efektivitas reformasi birokrasi berdasarkan sumber daya manusia akan melek digital masih rendah dikarenakan prosedur birokrasi yang kaku dan formasi TIK ASN yang terbatas sedangkan urgenitas digitalisasi pelayanan sangat dibutuhkan.Keterbukaan Informasi dengan menitik beratkan pada trasnparansi data informasi yang dapat diakses Masyarakat sekaligus sebagai tolak ukur kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah. Kemudian, sarana dan prasana melalui infratruktur teknologi belum merata di Indonesia sehingga menjadi hambatan dalam mediasi kebijakan pemerintah. Langkah reformasi birokrasi yang pertama menuju dynamic beraucracy dengan menciptakan birokrasi yang professional, bersih dan bebas KKN. Kedua dengan cara reinventing government artinya pemberdayaan aparatur sehingga ASN yang Agile (lincah) akan bisa beradaptasi teknologi. Pelayanan public berbasis digital di Indonesia masih berusaha terus berinovasi sehingga stakeholder mendapat wawasan terhadap efektivitas dan efisiensi dari program pelayanan public yang telah diterapkan.