Politik Elektoral Perempuan di Merauke Pasca DOB Papua Selatan

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika politik elektoral perempuan di Kabupaten Merauke pasca pembentukan Provinsi Papua Selatan, dengan fokus pada peluang, hambatan, dan strategi perempuan dalam mencapai kursi pengambil kebijakan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara demografis perempuan merupakan 48,1% penduduk Merauke, namun representasi mereka di DPRD baru mencapai 20% pasca Pemilu 2024, angka tertinggi dalam sejarah Merauke, tetapi masih berada pada tahap pra–critical mass. Di tingkat partai politik, perempuan mengisi sekitar sepertiga struktur kepengurusan, namun menghadapi “bottleneck representasi” dalam proses pencalonan akibat dominasi elite laki-laki, kebutuhan modal finansial, serta bias elektabilitas. Hambatan sosial-budaya Marind juga membatasi ruang politik perempuan melalui norma gender tradisional dan minimnya teladan kepemimpinan perempuan. Meski demikian, muncul generasi perempuan muda yang lebih terdidik dan aktif serta memanfaatkan jaringan keagamaan dan komunitas sebagai strategi elektoral. Pembentukan Provinsi Papua Selatan membuka peluang struktural baru, namun belum disertai kebijakan afirmatif yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan representasi perempuan memerlukan reformasi institusional, perubahan budaya politik, dan peningkatan kapasitas perempuan secara berkelanjutan.