Implementasi Kebijakan Pembangunan Inklusif Berbasis Infrastruktur Terhadap Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Gender di Nusa Tenggara Timur

Abstract

Pembangunan inklusif merupakan agenda penting dalam kebijakan publik modern, khususnya dalam konteks wilayah berkembang yang masih menghadapi ketimpangan spasial, keterbatasan akses layanan dasar, serta eksklusi kelompok rentan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah kepulauan menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, terutama terkait keterbatasan konektivitas antarwilayah dan ketimpangan infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur terhadap dampak kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualtitatif interpretatif dengan memanfaatkan data dokumen sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di NTT telah mengalami peningkatan, namun masih terdapat ketimpangan distribusi dan kualitas jalan antarwilayah, termasuk keberadaan segmen jalan rusak dan rusak berat yang berpotensi menghambat mobilitas dan akses layanan publik. Kondisi tersebut berkorelasi dengan dinamika kemiskinan yang masih relatif tinggi serta belum menunjukkan penurunan yang signifikan dalam periode 2014–2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada periode 2023–2025 menunjukkan fluktuasi dan kecenderungan meningkat, disertai perbedaan karakteristik pengangguran antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara laki-laki dan perempuan. Dari aspek gender, perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di NTT menunjukkan tren penurunan, namun indikator kesehatan reproduksi masih memperlihatkan tantangan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang lebih setara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT belum sepenuhnya menghasilkan dampak inklusif secara optimal, sehingga diperlukan penguatan integrasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur mampu mendorong pemerataan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi ketimpangan gender secara berkelanjutan.