Implementasi Sistem dan Penguatan JAKI di Lingkungan Jakarta Smart City
Abstract
Transformasi digital telah mendorong pemerintah daerah mengembangkan layanan publik berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai super apps pelayanan publik. Meskipun JAKI menunjukkan tingkat penyelesaian laporan masyarakat yang tinggi, munculnya dugaan penggunaan foto hasil rekayasa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai bukti penanganan pengaduan melalui fitur JakLapor memunculkan persoalan serius terkait integritas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab penggunaan AI secara tidak etis dalam respons pengaduan publik, mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, analisis isi media, dan kajian literatur yang meliputi dokumen resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, laporan Jakarta Smart City, regulasi, serta publikasi ilmiah terkait e-government, kepercayaan publik, dan etika AI. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dipengaruhi oleh indikator kinerja yang berorientasi pada kuantitas penyelesaian laporan, belum adanya standar operasional prosedur mengenai etika penggunaan AI, lemahnya mekanisme verifikasi bukti digital, serta tingginya tekanan beban kerja aparatur. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya integritas pelayanan, berkurangnya kepercayaan publik, melemahnya partisipasi masyarakat, dan munculnya kesenjangan antara prinsip smart governance dengan praktik pelayanan. Penelitian merekomendasikan penyusunan pedoman etika AI, penguatan sistem verifikasi digital, revisi indikator kinerja berbasis kualitas layanan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital yang berintegritas.
