Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan darat berbasis ekosistem di rawa blorep kabupaten Merauke
Abstrak
Rawa Blorep merupakan salah satu rawa yang berada di Kabupaten Merauke, dengan status rawa adalah Hutan Kota. Rawa Blorep menjadi salah satu rawa yang mempunyai potensi sumberdaya ikan yang sangat besar dan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang berada di sekitar Rawa Blorep. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial masyarakat dalam pengelolaan perikanan darat berbasis ekosistem (EAFM), dimana indikator yang digunakan antara lain yaitu pasrtisipasi pemangku kepentingan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat dalam pengelolaan Rawa Blorep pada indikator pemangku kepentingan berada pada status rendah, hal ini disebabkan karena keberadaan dari Rawa Blorep ini dapat dikatakan masih sangat tertutup keberadaanya yang mengakibatkan beberapa dari instansi pemerintahan tidak mengetahui adanya keberadaan rawa tersebut.
Referensi
Adrianto (2014). Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta
Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R., & Muttaqin, Z. (2016). Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah hulu daerah aliran sungai Ciliwung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 13(2), 121-134.
Dwirastina, Mirna. (2019). Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Sungai Kumbe Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Lingkungan 17(3): 435.
Kartamihardja, E. S., Purnomo, K., Tjahjo, D. H. W., & Koeshendrajana, S. (2013). Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan sumberdaya ikan arwana irian, scleropages jardinii di Sungai Maro, MeraukePapua.J. Kebijak.Perikan.Ind. 5(2): 87-96.
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 18/KEP-DJPT/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem.
Lubis, Z. (2014). Menumbuhkan (kembali) kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di Tapanuli Selatan. Antropologi Indonesia.
Muliawan, Irwan (2014). Analisis Stakeholders Pada Perikanan Tangkap Kerapu, Preliminary Study Menuju Implementasi Ecosystem Approach For Fisheries Management Di Kepulauan Spermonde Kota Makassar. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 9.2: 233-246.
Mukhlis, M., Abdullah, B., & Setiawati, H. (2021). Dampak Restocking Terhadap Nilai Produksi Ikan Di Danau Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 21(2), 245-259.
Parera, E., Purwanto, R. H., Permadi, D. B., & Sumardi, S. (2022). Identifikasi Pemangku Kepentingan Dan Peranan Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil, 6(1), 34-43
Pratama, I. (2021). Peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran air di perawang kabupaten siak tahun 2020. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(2), 1-15.
Putri, M. N., Purnomo, P. W., & Soedarsono, P. (2013). Profil vertikal bahan organik dasar perairan dengan latar belakang pemanfaatan berbeda di Rawa Pening. Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES), 2(3), 27-36.
Rampersad, G, P Quester, I Troshani (2010). Managing Innovation Networks: Exploratory Evidence from ICT, Biotechnology and Nanotechnology Networks. Industrial Marketing Management, 39(5).
Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syahputra, H. O. K., Nugroho, B., Hartodihardjo, H., & Santoso, N. (2018). Stakeholder analysis in community based mangrove management: Case of forest management unit in region 3 of Aceh province. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 24(3), 152–161. https://doi.org/10.7226/jtfm.24.3.152.
Yavuz, F., & Baycan, T. (2014). Application of combined Analytic Hierarchy Process (AHP) and SWOT for integrated watershed management. International Journal of the Analytic Hierarchy Process, 6(1).
.png)
